Kartu Kuning UNESCO, BPTCUGG Paling Bertanggung Jawab Bukan BPODT
kartu kuning unesco bptcugg paling bertanggung jawab bukan bpodt
Toba, MISTAR.ID
Masyarakat se-kawasan Danau Toba langsung tertuju dan memberikan tudingan kepada Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), begitu kartu kuning diberikan UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk Danau Toba.
Sebagaimana diketahui bahwa ada sebanyak 16 geosite yang dikelola Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGG) dan harus dipertanggungjawabkan ke UGGp, yakni Geosite Sipisopiso Tongging di Kabupaten Karo, Geosite Silahi Sabungan di Kabupaten Dairi, serta Geosite Haranggaol dan Geosite Sibaganding di Kabupaten Simalungun.
Selanjutnya, Geosite Taman Eden, Geosite Situmurun, Geosite Batu Basiha-TB Silalahi Balige di Kabupaten Toba, Geosite Huta Ginjang dan Geosite Muara Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Geosite Sipinsur dan Geosite Bakkara-Tipang di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Geosite Tele, Geosite Pusuk Buhit, Geosite Huta Tinggi Sidihoni, Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok dan Geosite Danau (pemersatu seluruh kabupaten se-kawasan Danau Toba).
Baca juga:BPODT Akui Berupaya Majukan Pariwisata Danau Toba dan Atasi Kartu Kuning UNESCO
Untuk memastikan isu yang beredar dan kepedulian BPODT untuk Danau Toba, mistar.id menghubungi Kepala Divisi Komunikasi Publik, Nelson Lumbantoruan, pada Kamis (14/3/24).
Dia melontarkan pernyataan, di tengah maraknya berita kartu kuning yang diberikan UNESCO, pihaknya mengundang pemerintah daerah (pemda) se-kawasan Danau Toba dan BPTCUGG untuk duduk bersama mengadakan rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi program 2024 dan Geopark Kaldera Toba di kantor BPODT, Sibisa, Kabupaten Toba.
Disampaikan Nelson, dalam pertemuan yang dipimpin Direktur Utama (Dirut) BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan tersebut, pemda se-kawasan Danau Toba, BPTCUGG, BPODT dan Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf memaparkan program-program yang sedang dikerjakan.
Begitu juga program akan dilaksanakan tahun 2024 terkait pengembangan kepariwisataan di kawasan Danau Toba, khususnya dalam upaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kartu kuning yang diberikan UNESCO.
Baca juga:Kartu Kuning UNESCO, PPTD: Kalau Nggak Sanggup Mundur!
“BPODT sering dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal ada lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni BPTCUGG sebuah badan yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Namun demikian BPODT siap membantu BPTCUGG agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi anggota UGGp,” ujar Jimmy.
Nelson mengutip perkataan Sekretaris Badan Pengelola Toba Caldera UGGp, Debby Panjaitan yang menyampaikan, jika dirinya ikut dalam sidang council tanggal 5 September 2023 di Marrakesh Maroko.
Hasil revalidasi Toba Caldera UGGp yang dilaksanakan tanggal 31 Juli-4 Agustus 2023, sebanyak 2 orang evaluator yaitu, Xiaochi JIN dan Soojae Lee pada sidang council itu menyatakan green card.
Para council memutuskan yellow card dengan 7 rekomendasi yakni tentang, boundaries, mapping geological, biological dan culture heritage, penguatan management board, education, partnership, visibility dan networking.
“Kita menyikapi positif pemberian kartu kuning oleh UNESCO dan sebagai dorongan semua baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat untuk Bersama-sama membangun Danau Toba sebagai destinasi super prioritas bertaraf internasional berbasis geopark. Saat ini banyak yang peduli’ siap mendukung dan bekerja sama dalam capaian green card,” sebut Debby.
Dia mengaku, banyak pihak yang tergerak untuk mendukung BPTCUGG agar kartu kuning tersebut dicabut.
Baca juga:Ini Tanggapan PHRI Sumut Terkait UNESCO Beri Kartu Kuning ke Danau Toba
“Intinya, hikmah yang luar biasa dari pemberian kartu kuning itu adalah semua menjadi kompak untuk bersama-sama mengatasinya. Ada 7 rekomendasi diberikan pada BPTCUGG untuk dilaksanakan di geosite-geosite di kawasan Danau Toba. Tugas kami melakukan pemetaan kondisi geosite serta rencana aksi yang dilakukan dan siapa melakukan apa saja,” pungkasnya.
Beberapa kesimpulan yang dirangkum dari rakor itu adalah perlunya sinergitas, dan kolaborasi dari semua stakeholder untuk membangun Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Geopark Kaldera Toba harus dipertahankan sebagai anggota UNESCO.
BPTCUGG diharapkan dapat memetakan permasalahan di setiap geosite serta cara menyelesaikannya, perlu membuat rencana aksi di geosite-geosite, seperti sosialisasi, pembuatan papan nama, petunjuk, edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat, serta pertemuan rutin dilakukan 8 pemda di kawasan Danau Toba, BPODT dan BPTCUGG. (nimrot/hm16)